♦️ Keadilan Sosial Dan Keadilan Ekonomi Hmi

0% found this document useful 0 votes56 views22 pagesOriginal TitleMakalah LK II ESENSI AJARAN ISLAM TENTANG KEADILAN SOSIAL DAN EKONOMICopyright© © All Rights ReservedShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes56 views22 pagesMakalah LK II ESENSI AJARAN ISLAM TENTANG KEADILAN SOSIAL DAN EKONOMIOriginal TitleMakalah LK II ESENSI AJARAN ISLAM TENTANG KEADILAN SOSIAL DAN EKONOMIJump to Page You are on page 1of 22 You're Reading a Free Preview Pages 6 to 11 are not shown in this preview. You're Reading a Free Preview Pages 15 to 20 are not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.

KeadilanSosial dan Keadilan Ekonomi. 12. Islam IPTEK. 13. Problematika Ummat. Diposting 30th November 2011 oleh budayaislam. 1 Lihat komentar Sistem Pengkaderan HMI : a. Pengkaderan Formal ; b. Pengkaderan Non Formal ; 1. Masa Pengenalan Calon Anggota Baru (MAPERCAB) 2.

Telah kita bicarakan tentang hubungan antara individu dengan masyarakat dimana kemerdekaan dan pembatas kemerdekaan saling bergantungan, dan dimana perbaikan kondisi masyarakat tergantung pada perencanaan manusia dan usaha-usaha bersamanya. Jika kemerdekaan dicirikan dalam bentuk yang tidak bersyarat kemerdekaan tak terbatas maka sudah terang bahwa setiap orang diperbolehkan mengejar dengan bebas segala keinginan pribadinya. Akibatnya pertarungan keinginan yang bermacam-macam itu satu sama lain dalam kekacauan atau anarchi. Sudah barang tentu menghancurkan masyarakat dan meniadakan kemanusiaan sebab itu harus ditegakkan keadilan dalam masyarakat. Siapakah yang harus menegakkan keadilan dalam masyarakat? Sudah barang pasti ialah masyarakat sendiri, tetapi dalam prakteknya diperlukan adanya satu kelompok dalam masyarakat yang karena kualitas-kualitas yang dimilikinya senantiasa mengadakan usaha-usaha menegakkan keadilan itu dengan jalan selalu menganjurkan sesuatu yang bersifat kemanusiaan serta mencegah terjadinya sesuatu yang berlawanan dengan kemanusiaan. Kualitas yang harus dipunyai, rasa kemanusiaan yang tinggi sebagai pancaran kecintaan yang tak terbatas pada Tuhan. Di samping itu diperlukan kecakapan yang cukup. Kelompok orang-orang itu adalah pemimpin masyarakat. Memimpin adalah menegakkan keadilan, menjaga agar setiap orang memperoleh hak asasinya dan dalam jangka waktu yang sama menghormati kemerdekaan orang lain dan martabat kemanusiaannya sebagai manifestasi kesadarannya akan tanggung jawab sosial. Negara adalah bentuk masyarakat yang terpenting, dan pemerintah adalah susunan masyarakat yang terkuat dan berpengaruh. Oleh sebab itu pemerintah yang pertama berkewajiban menegakkan kadilan. Maksud semula dan fundamental daripada didirikannya negara dan pemerintah ialah guna melindungi manusia yang menjadi warga negara daripada kemungkinan perusakkan terhadap kemerdekaan dan harga diri sebagai manusia sebaliknya setiap orang mengambil bagian pertanggungjawaban dalam masalah-masalah atas dasar persamaan yang diperoleh melalui demokrasi. Pada dasarnya masyarakat dengan masing-masing pribadi yang ada didalamnya haruslah memerintah dan memimpin diri sendiri. Oleh karena itu pemerintah haruslah merupakan kekuatan pimpinan yang lahir dari masyarakat sendiri. Pemerintah haruslah demokratis, berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, menjalankan kebijaksanaan atas persetujuan rakyat berdasarkan musyawarah dan dimana keadilan dan martabat kemanusiaan tidak terganggu. Kekuatan yang sebenarnya didalam negara ada ditangan rakyat, dan pemerintah harus bertanggung jawab pada rakyat. Menegakkan keadilan mencakup penguasaan atas keinginan-keinginan dan kepentingan-kepentingan pribadi yang tak mengenal batas hawa nafsu adalah kewajiban dari negara sendiri dan kekuatan-kekuatan sosial untuk menjunjung tinggi prinsip kegotongroyongan dan kecintaan sesama manusia. Menegakkan keadilan amanat rakyat kepada pemerintah yang musti dilaksanakan. Disadari oleh sikap hidup yang benar, ketaatan kapada pemerintah termasuk dalam lingkungan ketaatan kepada Tuhan kebenaran mutlak. Pemerintah yang benar dan harus ditaati ialah mengabdi kepada kemanusiaan, kebenaran dan akhirnya kepada Tuhan YME. Perwujudan menegakkan keadilan yang terpenting dan berpengaruh ialah menegakkan keadilan di bidang ekonomi atau pembagian kekeyaan diantara anggota masyarakat. Keadilan menuntut agar setiap orang dapat bagian yang wajar dari kekayaan atau rejeki. Dalam masyarakat yang tidak mengenal batas-batas individual, sejarah merupakan perjuangan dialektis yang berjalan tanpa kendali dari pertentangan-pertentangan golongan yang didorong oleh ketidakserasian antara pertumbuhan kekuatan produksi disatu pihak dan pengumpulan kekayaan oleh golongan-golongan kecil dengan hak-hak istimewa dilain pihak. Karena kemerdekaan tak terbatas mendorong timbulnya jurang-jurang pemisah antara kekayaan dan kemiskinan yang semakin dalam. Proses selanjutnya yaitu bila sudah mencapai batas maksimal pertentangan golongan itu akan menghancurkan sendi-sendi tatanan sosial dan membinasakan kemanusiaan dan peradabannya. Dalam masyarakat yang tidak adil, kekeyaan dan kemiskinan akan terjadi dalam kualitas dan proporsi yang tidak wajar sekalipun realitas selalu menunjukkan perbedaan-perbedaan antara manusia dalam kemampuan fisik maupun mental namun dalam kemiskinan dalam masyarakat dengan pemerintah yang tidak menegakkan keadilan adalah keadilan yang merupakan perwujudan dari kezaliman. Orang-orang kaya menjadi pelaku daripada kezaliman sedangkan orang-orang miskin dijadikan sasaran atau korbannya. Oleh karena itu sebagai yang menjadi sasaran kezaliman, orang-orang miskin berada dipihak yang benar. Pertentangan antara kaum miskin menjadi pertentangan antara kaum yang menjalankan kezaliman dan yang dizalimi. Dikarenakan kebenaran pasti menag terhadap kebhatilan, maka pertentangan itu disudahi dengan kemenangan tak terhindar bagi kaum miskin, kemudian mereka memegang tampuk pimpinan dalam masyarakat. Kejahatan di bidang ekonomi yang menyeluruh adalah penindasan oleh kapitalisme. Dengan kapitalisme dengan mudah seseorang dapat memeras orang-orang yang berjuang mempertahankan hidupnya karena kemiskinan, kemudian merampas hak-haknya secara tidak sah, berkat kemampuannya untuk memaksakan persyaratan kerjanya dan hidup kepada mereka. Oleh karena itu menegakkan keadilan mencakup pemberantasan kapitalisme dan segenap usaha akumulasi kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat. Sesudah syirik kejahatan terbesar kepada kemanusiaan adalah penumpukan harta kekayaan beserta penggunaanya yang tidak benar, menyimpang dari kepentingan umum, tidak mengikuti jalan Tuhan. Maka menegakkan keadilan inilah membimbing manusia ke arah pelaksanaan tata masyarakat yang akan memberikan kepada setiap orang kesempatan yang sama untuk mengatur hidupnya secara bebas dan terhormat amar ma’ruf dan pertentangan terus menerus terhadap segala bentuk penindasan kepada manusia kepada kebenaran asasinya dan rasa kemanusiaan nahi munkar. Dengan perkataan lain harus diadakan restriksi-restriksi atau cara-cara memperoleh, mengumpulkan dan menggunakan kekayaan itu. Cara yang tidak bertentangan dengan kamanusiaan diperbolehkan yang ma’ruf dihalalkan sedangkan cara yang bertentangan dengan kemanusiaan dilarang yang munkar diharamkan. Pembagian ekonomi secara tidak benar itu hanya ada dalam suatu masyarakat yang tidak menjalankan prisip Ketuhanan YME, dalam hal ini pengakuan berketuhanan YME tetapi tidak melaksanakannya sama nilainya dengan tidak berketuhanan sama sekali. Sebab nilai-nilai yang tidak dapat dikatakan hidup sebelum menyatakan diri dalam amal perbuatan yang nyata. Dalam suatu masyarakat yang tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat tunduk dan menyerahkan diri, manusia dapat diperbudaknya antara lain oleh harta benda. Tidak lagi seorang pekerja menguasai hasil pekerjaanya, tetapi justru dikuasai oleh hasil pekerjaan itu. Produksi seorang buruh memperbesar kapital majikan dan kapital itu selanjutnya lebih memperbudak buruh. Demikian pula terjadi pada majikan bukan ia menguasai kapital tetapi kapital itulah yang menguasainya. Kapital atau kekayaan telah menggenggam dan memberikan sifat-sifat tertentu seperti keserakahan, ketamakan dan kebengisan. Oleh karena itu menegakkan keadilan bukan saja dengan amar ma’ruf nahi munkar sebagaimana diterapkan dimuka, tetapi juga melalui pendidikan yang intensif terhadap pribadi-pribadi agar tetap mencintai kebenaran dan menyadari secara mendalam akan andanya tuhan. Sembahyang merupakan pendidikan yang kontinue, sebagai bentuk formil peringatan kepada tuhan. Sembahyang yang benar akan lebih efektif dalam meluruskan dan membetulkan garis hidup manusia. Sebagaimana ia mencegah kekejian dan kemungkaran. Jadi sembahyang merupakan penopang hidup yang benar. Sembahyang menyelesaikan masalah – masalah kehidupan, termasuk pemenuhan kebutuhan yang ada secara instrinsik pada rohani manusia yang mendalam, yaitu kebutuhan sepiritual berupa pengabdian yang bersifat mutlak. Pengabdian yang tidak tersalurkan secara benar kepada tuhan YME tentu tersalurkan kearah sesuatu yang lain. Dan membahayakan kemanusiaan. Dalam hubungan itu telah terdahulu keterangan tentang syirik yang merupakan kejahatan fundamental terhadap kemanusiaan. Dalam masyarakat, yang adil mungkin masih terdapat pembagian manusia menjadi golongan kaya dan miskin. Tetapi hal itu terjadi dalam batas – batas kewajaran dan kemanusian dengan pertautan kekayaan dan kemiskinan yang mendekat. Hal itu sejalan dengan dibenarkannya pemilikan pribadi Private ownership atas harga kekayaan dan adanya perbedaan – perbedaan tak terhindar dari pada kemampuan – kemampuan pribadi, fisik maupun mental. Walaupun demikian usaha – usaha kearah perbaikan dalam pembagian rejeki ke arah yang merata tetap harus dijalankan oleh masyarakat. Dalam hal ini zakat adalah penyelesaian terakhir masalah perbedaan kaya dan miskin itu. Zakat dipungut dari orang – orang kaya dalam jumlah presentase tertentu untuk dibagikan kepada orang miskin. Zakat dikenakan hanya atas harta yang diperoleh secara benar, sah, dan halal saja. Sedang harta kekayaan yang haram tidak dikenakan zakat tetapi harus dijadikan milik umum guna manfaat bagi rakyat dengan jalan penyitaan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sebelum penarikan zakat dilakukan terlebih dahulu harus dibentuk suatu masyarakat yang adil berdasarkan ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa, dimana tidak lagi didapati cara memperoleh kekayaan secara haram, diman penindasan atas manusia oleh manusia dihapus. Sebagaimana ada ketetapan tentang bagaimana harta kekayaan itu diperoleh, juga ditetapkan bagaimana mempergunakan harta kekayaan itu. Pemilikan pribadi dibenarkan hanya jika hanya digunakan hak itu tidak bertentangan, pemilikan pribadi menjadi batal dan pemerintah berhak mengajukan konfikasi. Seorang dibenarkan mempergunakan harta kekayaan dalam batas – batas tertentu, yaitu dalam batas tidak kurang tetapi juga tidak melebihi rata – rata atau israf pertentangan dengan perikemanusiaan. Kemewahan selalu menjadi provokasi terhadap pertentangan golongan dalam masyarakat membuat akibat destruktif. Sebaliknya penggunaan kurang dari rata-rata masyarakat taqti merusakkan diri sendiri dalam masyarakat disebabkan membekunya sebagian dari kekayaan umum yang dapat digunakan untuk manfaat bersama. Hal itu semuanya merupakan kebenaran karena pada hakekatnya seluruh harta kekayaan ini adalah milik Tuhan. Manusia seluruhnya diberi hak yang sama atas kekayaan itu dan harus diberikan bagian yang wajar dari padanya. Pemilikan oleh seseorang secara benar hanya bersifat relatif sebagai mana amanat dari Tuhan. Penggunaan harta itu sendiri harus sejalan dengan yang dikehendaki tuhan, untuk kepentingan umum. Maka kalau terjadi kemiskinan, orang – orang miskin diberi hak atas sebagian harta orang – orang kaya, terutama yang masih dekat dalam hubungan keluarga. Adalah kewajiban negara dan masyarakat untuk melindungi kehidupan keluarga dan memberinya bantuan dan dorongan. Negara yang adil menciptakan persyaratan hidup yang wajar sebagaimana yang diperlukan oleh pribadi-pribadi agar diandan keluarganya dapat mengatur hidupnya secara terhormat sesuai dengan kainginan-keinginannya untuk dapat menerima tanggungjawab atas kegiatan-kegiatnnya. Dalam prakteknya, hal itu berarti bahwa pemerintah harus membuka jalan yang mudah dan kesempatan yang sama kearah pendidikan, kecakapan yang wajar kemerdekaan beribadah sepenuhnya dan pembagian kekayaan bangsa yang pantas.

kesetaraandan keadilan gender, tindakan khusus sementara. Abstract Women€are€citizens€who€have€political€rights€as€men.€The€data€show€the ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. D.2. Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan Dalam Jakarta, - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya menilai bahwa masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah mewujudkan salah satu tujuan utama Pancasila yakni keadilan sosial dalam bidang ekonomi yang belum terwujud sepenuhnya. Hal itu disampaikan Hasto saat menjadi keynote speaker dalam webinar bertema 'Pancasila dan Keadilan Sosial', yang digelar Selasa 9/6/2020, dalam rangka perayaan Bulan Bung Karno. Hasto menjelaskan, Bapak Bangsa Bung Karno menyatakan prinsip keadilan di Pancasila itu hadir sebagai pilar kemakmuran, bahwa "di atas bumi Indonesia Merdeka tidak boleh lagi ada kemiskinan”. "Praksis Pancasila dalam kehidupan berbangsa, instrumen terminalnya adalah keadilan itu. Suatu pijakan yang visioner, namun menyentuh hal yang paling hakiki setiap manusia terjajah yakni rasa keadilan," kata Hasto. Dengan prinsip gotong royong Pancasila, maka negara dan rakyat Indonesia berdiri di atas tujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang adil di segala bidang kehidupan. Khususnya adil secara politik, adil di bidang hukum, dan adil di bidang ekonomi. Nah, adil di bidang politik dijabarkan dalam bentuk keseteraan setiap warga negara, penghormatan atas hak politik untuk berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat. Adil di mata hukum diwujudkan dalam prinsip kesetaraan dalam hukum, dimana hukum seharusnya bekerja atas dasar keadilan. Masalahnya hukum masih dikooptasi oleh kekuasaan yang digerakkan oleh kepentingan. Terlebih dalam realitas model reproduksi politik yang liberal dan kapitalistik pasca krisis 1997. "Kita masih lihat, keadilan dalam hukum terhambat oleh reproduksi gaya politik AS melalui NCID. Inilah suprastruktur politik kita hingga begitu liberal kapitalistik," kata dia. Di bidang ekonomi, secara ideologis dan konstitusional mengatur Indonesia dibangun untuk semua, berdiri di atas semua paham individu atau golongan. Untuk itu bumi, air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai negara; demikian halnya cabang-cabang yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. "Legalitas ideologis-konstitusional sebagai jalan bekerjanya keadilan sosial sangat kuat. Masalahnya keadilan dalam bidang ekonomilah yang saat ini menjadi persoalan pokok," kata Hasto. PDIP sendiri terus berusaha agar rasa adil di dalam sektor perekonomian ini bisa terwujud. Hasto mengakui pihaknya bersyukur karena memiliki Dasa Prasetya Partai yang berfungsi memastikan kader yang duduk di kursi legislatif berjanji melaksanakan prinsip keadilan sosial di bidang ekonomi sesuai Pancasila. "Dengan itu, kita berjuang mewujudkan lewat memastikan terlaksananya politik anggaran yang bertujuan memberdayakan rakyat," kata Hasto. Kata Hasto, dengan legalitas ideologis dan konstitusional, serta basis legitimasi dari harapan perubahan nasib rakyat, maka penjiwaan prinsip keadilan sosial ini harus dijalankan. "Yakni melalui perubahan secara stuktural dan dilakukan secara progresif," pungkasnya. Webinar tersebut menghadirkan juga Sekjen DPP Muhammadiyah Abdul Muti', Ketua DPP PDIP bidang kaderisasi dan ideologi Djarot Saiful Hidayat, Wali Kota Semarang Hendar Prihadi, Sekjen Transparancy International Indonesia Y Danang Widoyoko, dengan Bonnie Triyana sebagai moderator. Pesertanya, selain wartawan, adalah ratusan pengurus PDIP tingkat kabupaten/kota dari seluruh Indonesia. Sumber Saksikan live streaming program-program BTV di sini Bacawapres Pendamping Ganjar Pranowo Diumumkan setelah Agustus BERSATU KAWAL PEMILU Optimistis Ganjar Menang Satu Putaran, Hasto Hemat Biaya dan Stabilitas Politik Terjaga BERSATU KAWAL PEMILU Hasto Sebut Menteri PUPR Masuk Daftar 10 Nama Cawapres Ganjar NASIONAL Ganjar dan Hasto Kompak Tepis Rumor Keretakan Internal PDIP BERSATU KAWAL PEMILU Sekjen PDIP Pastikan Suami Puan Maharani Tak Terlibat Kasus Korupsi BTS NASIONAL Guru Besar Unhan Buku Geopolitik Soekarno Karya Hasto Bisa Jadi Referensi NASIONAL

Վጥктቦմуኘև б цιፐеφ	Рсудро лоዘ шеጆуφ
Одጺቹοፔ φጁծоፆαδе	Агθռըво ոтип
ፓդαρቤτиз а	Ωመιшο о хιфու
Чኣթокт ичату	Ц ጩα

HMIYang Tinggal Wadahnya Saja Lagi "Mitos kepemimpinan yang paling berbahaya adalah mempercayai bahwa pemimpin itu dilahirkan, ada faktor genetik untuk bisa

Oleh Alwi Husein Al Habib, Kabid PA HMI Cabang SemarangAda sebuah permisalan menarik yang bisa dijadikan contoh nyata tentang keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Permisalan tentang seorang kaya raya yang membangun rumah di perkampungan orang miskin. Terlihat sederhana, tapi mari kita bahas dari segi keadilan sosial dan keadilan berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dan memiliki arti dasar sama. Namun, adil tidak selalu sama. Adil bisa juga diartikan proporsional. Ibarat punya anak SD dan SMA maka dalam keadilan keduanya harus sama sama disangoni jajan namun letak adilnya adalah memberikan sangu kepada anak SMA lebih banyak dari anak SD karena keperluan yang berbeda. Itulah proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya atau sesuai begitu dengan cerita diawal. Ada seorang kaya yang bergelimang harta. Ia membangun rumah mewah di tengah perkampungan yang miskin. Sehingga nampak jelas perbedaan kasta antar si kaya dan si miskin dilihat dari bangunannya. Si kaya membangun rumah 3 lantai sedang di miskin rumahpun menggunakan bambu yang sewaktu waktu bisa rubuh. Dalam konteks ini, siapa yang salah?Berbicara hukum, tidak ada yang salah. Sah-sah saja membangun rumah di tengah perkampungan miskin asalkan tanahnya milik pribadi dan bukan hasil mengambil tanah milik orang. Pun secara ekonomi, boleh dikatakan adil karena ia menempatkan sesuatu pada tempatnya yakni membangun rumah sesuai dengan budget yang dimilikinya. Mengapa rumah si miskin dibangun dengan bambu? Karena segitu kemampuannya. Begitupun dengan si kaya bisa membangun rumah 3 lantai, karena sesuai dengan kesanggupannya. Bukankah ini adil? Secara ekonomi, sosial, kasus ini bisa saja jadi tidak adil. Karena melihat sekitar rumah si kaya; banyak yang kelaparan, putus sekolah, gizi buruk, stunting, dll. Uang yang ia gunakan untuk bangun rumah, bisa untuk menyekolahkan puluhan anak miskin putus sekolah di perkampungan itu. Bisa juga mengatasi gizi buruk anak balita dan menurunkan kasus stunting. Tapi uang itu malah ia gunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan hanya contoh kisah. Banyak dari kita yang tidak sadar bahwa ketidakadilan justru marak terjadi dan sering dianggap tidak ada. Memangnya para youtuber yang memamerkan harta, rumah, mobil, jam, dan motornya adalah orang yang adil? Secara ekonomi, ya. Tapi secara sosial ini ketidakadilan. Sadar atau tidak, mereka juga dapat uang dari penonton yang kebanyakan adalah si miskin. Sudah kaya, tertimpa tangga rezeki. Si miskin hanya bisa menonton dan yang kaya tetap mereka. Si miskin makin miskin karena kuota habis dan harus diisi ulang, sedangkan si kaya makin kaya karena video pamer mereka menghasilkan Max dalam teorinya menyebut serangkaian kisah ini dengan Alienisasi atau keterasingan. Maksudnya adalah ada kelompok yang terasingkan dari hasil kerjanya. Kelompok ini dinamakan dengan proletar atau buruh. Dalam konteks cerita tadi adalah si miskin. Si miskin membangun rumah mewah milik tetangganya. Ia yang memiliki kepiawaian dalam membangun rumah justru rumahnya tidak sebagus yang ia bangun untuk orang lain. Pun buruh yang bekerja setiap hari menghasilkan banyak produk makanan, minuman, dll yang sehari omsetnya bisa puluha juta. Namun keahlian tangannya yang menghasilkan puluhan juta sehari tidak sebanding dengan gajinya yang hanya UMR. Inilah yang dimaksud Karl Marx dengan buruh yang teralienasi dari hasil sosial sangat sulit diwujudkan di tengah masyarakat yang materialis-kapitalis. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan penyadaran bahwa ada praktik praktik ketidakadilan yang tidak dirasakan. Penyadaran itu hanya bisa dilakukan lewat pendidikan yang benar. Pendidikan yang rendah mengahasilkan masyarakat bodoh dan mudah dibodohi yang akibatnya semakin langgengnya praktik praktik kapitalisme.

. 464 442 51 309 447 454 287 257

keadilan sosial dan keadilan ekonomi hmi